Persiapan Kemerdekaan

Pembentukan BPUPKI

•Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kuniaki Koiso, pada tanggal 7 September 1944 mengumumkan 

  bahwa Indonesia akan dimerdekakan kelak,sesudah tercapai kemenangan akhir dalam perang Asia 

  Timur Raya.

•Pada tanggal 1 Maret 1945, Pemerintah Militer Jepang di Jawa, Kumakici Harada, mengumumkan  

  pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). 

  Dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Cosakai.

  BPUPKI resmi dibentuk pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan ulang tahun kaisar Jepang  
  ( Hirohito )

 

•BPUPKI diketuai oleh Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat dengan wakil ketua Ichibangase (orang 

   Jepang) dan Raden Panji Suroso.

 

  —     Di luar anggota BPUPKI, dibentuk sebuah Badan Tata Usaha (semacam sekretariat) yang dipimpin oleh R.P. Soeroso, dengan wakil Abdoel Gafar Pringgodigdo dan Toyohiko Masuda (orang Jepang). 

 

 —     Tanggal 28 Mei 1945, diadakan upacara pelantikan dan sekaligus upacara pembukaan sidang pertama BPUPKI di gedung Chuo Sangi In(Gedung Pancasila sekarang)

 

Rapat dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan pembahasan dimulai keesokan 

harinya 29 Mei 1945 dengan tema dasar negara. Pada rapat pertama ini terdapat 

3 orang yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara.

 

Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin dalam pidato singkatnya 

mengemukakan lima asas yaitu:

◦  peri kebangsaan

◦  peri kemanusiaan

◦  peri ke Tuhanan

◦  peri kerakyatan 

◦  kesejahteraan rakyat 

 

 

¨Pada tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Mr. Soepomo mengusulkan lima asas yaitu :

¡ persatuan

¡    keseimbangan lahir dan batin

¡    kekeluargaan

¡ keadilan rakyat

¡ Musyawarah

¨Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan lima asas pula yang disebut Pancasila yaitu:

¡ nasionalisme dan kebangsaan Indonesia

¡ internasionalisme dan peri kemanusiaan

¡    mufakat atau demokrasi

¡    kesejahteraan sosial

¡ Ketuhanan yang Maha Esa

•     Dalam masa reses (masa istirahat) antara Sidang I BPUPKI dengan Sidang II BPUPKI, masih belum ditemukan kesepakatan untuk perumusan dasar negara, sehingga akhirnya dibentuklah panitia kecil untuk menggodok berbagai masukan. Panitia kecil beranggotakan 9 orang dan dikenal pula sebagai Panitia Sembilan dengan susunan sebagai berikut:

– Ir. Soekarno (ketua)

– Drs. Moh. Hatta (wakil ketua)

– Mr. Achmad Soebardjo (anggota)

– Mr. Muhammad Yamin (anggota)

– KH. Wachid Hasyim (anggota)

– Abdul Kahar Muzakir (anggota)

– Abikoesno Tjokrosoejoso (anggota)

– H. Agus Salim (anggota)

– Mr. A.A. Maramis (anggota)

 

 

—    Rapat kedua berlangsung 10-17 Juli 1945 dengan tema bahasan bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, pendidikan dan pengajaran. Dalam rapat ini dibentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar beranggotakan 19 orang dengan ketua Ir. Soekarno, Panitia Pembelaan Tanah Air dengan ketua Abikoesno Tjokrosoejoso dan Panitia Ekonomi dan Keuangan diketuai Mohamad Hatta.

  

•Pada 7 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 

•Pada awalnya PPKI beranggotakan 21 orang 

•Susunan awal anggota PPKI adalah sebagai berikut  :

v Ir. Soekarno (Ketua)

v Drs. Moh. Hatta (Wakil Ketua)

v    Prof. Mr. Dr. Soepomo (Anggota)

v    KRT Radjiman Wedyodiningrat (Anggota)

v R. P. Soeroso (Anggota)

v Soetardjo Kartohadikoesoemo (Anggota)

v    Kiai Abdoel Wachid Hasjim (Anggota)

v    Ki Bagus Hadikusumo (Anggota)

v Otto Iskandardinata (Anggota)

v    Abdoel Kadir (Anggota)

v Pangeran Soerjohamidjojo (Anggota)

v    Pangeran Poerbojo (Anggota)

v    Dr. Mohammad Amir (Anggota)

v Mr. Abdul Maghfar (Anggota)

v    Mr. Teuku Mohammad Hasan (Anggota)

v    Dr. GSSJ Ratulangi (Anggota)[4]

v    Andi Pangerang (Anggota)

v A.H. Hamidan (Anggota)

v I Goesti Ketoet Poedja (Anggota)

v Mr. Johannes Latuharhary (Anggota)

v Drs. Yap Tjwan Bing (Anggota)

 

• Selanjutnya tanpa sepengetahuan Jepang, keanggotaan bertambah 6 yaitu :

v    Achmad Soebardjo (Penasehat)

v Sajoeti Melik (Anggota)

v Ki Hadjar Dewantara (Anggota)

v R.A.A. Wiranatakoesoema (Anggota)

v    Kasman Singodimedjo (Anggota)

v Iwa Koesoemasoemantri (Anggota)